 |
Garut - Sebuah video singkat yang memperlihatkan sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan Kabupaten Garut bernyanyi karaoke di dalam bus kini berubah menjadi sirene peringatan bagi tata kelola birokrasi pendidikan. Rekaman itu diambil saat rombongan ASN mengikuti agenda Pembinaan Disiplin Kerja ASN menuju Yogyakarta.
Bagi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Wartawan Media Online Indonesia (DPW PWMOI) Jawa Barat, R. Satria Santika, peristiwa tersebut bukan sekadar soal etika ringan, melainkan gejala yang menunjukkan bahwa pembinaan disiplin ASN sedang berada dalam kondisi “kritis”.
“Ini seperti pasien yang masuk ruang ICU. Gejalanya terlihat sederhana, tapi menunjukkan ada masalah serius di dalam sistem. Ketika pembinaan disiplin berubah menjadi rutinitas tanpa makna, maka yang rusak bukan hanya citra, tapi substansi birokrasi itu sendiri,” kata R. Satria Santika, Sabtu (17/1/26).
Ia menilai, dunia pendidikan di Kabupaten Garut saat ini masih dibebani banyak persoalan mendasar, mulai dari infrastruktur sekolah yang belum layak, keterbatasan sarana belajar, hingga ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah. Dalam kondisi seperti itu, perilaku aparatur pendidikan akan selalu menjadi sorotan publik.
“Di satu sisi, guru dan siswa di pelosok masih berjuang dengan keterbatasan. Di sisi lain, publik disuguhi tontonan aparatur yang terlihat santai dalam agenda resmi. Kontras ini yang memicu kegelisahan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pembinaan disiplin ASN semestinya menjadi ruang perawatan serius bagi mental, etika, dan tanggung jawab aparatur negara.
Ketika agenda tersebut kehilangan ruh, maka pembinaan hanya menjadi prosedur administratif tanpa dampak nyata.
PWMOI Jawa Barat mendorong agar peristiwa ini tidak ditangani dengan pendekatan defensif atau klarifikasi normatif semata.
Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
“Harus dibedah secara jujur. Siapa penanggung jawabnya, bagaimana desain kegiatannya, dan apakah selama ini pembinaan benar-benar meningkatkan kualitas kinerja ASN. Jika tidak, maka pembinaan itu perlu direformulasi,” tegasnya.
Sorotan juga diarahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang baru, beserta jajaran struktural di bawahnya.
Menurutnya, momentum pergantian kepemimpinan adalah fase krusial, apakah birokrasi akan benar-benar direhabilitasi atau kembali pada pola lama.
“Pasien kritis butuh tindakan cepat dan tepat, bukan sekadar mengganti perban. Pembenahan harus menyentuh budaya kerja, bukan hanya tampilan luar,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya peran Inspektorat dan BKPSDM sebagai dokter pengawas birokrasi agar tidak terjadi pembiaran terhadap praktik-praktik yang berpotensi merusak kepercayaan publik.
“Jika ruang ICU dibiarkan tanpa pengawasan, risikonya fatal. Transparansi hasil evaluasi menjadi penting agar publik tahu bahwa negara hadir mengoreksi dirinya sendiri,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, R. Satria Santika menegaskan bahwa kritik ini adalah bentuk kepedulian dan upaya penyelamatan terhadap masa depan pendidikan di Kabupaten Garut.
“Pendidikan adalah urusan hidup mati masa depan daerah. Kalau birokrasi pendidikannya tidak segera dipulihkan, maka yang masuk ruang ICU berikutnya adalah kualitas generasi bangsa,” pungkasnya.
(Red)
